C Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda. Pada pemerintahan Hindia Belanda, ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdaganganpun semakin luas. Pada tahun 1828 era perbankan modern masuk ke Hindia Belanda sehingga menyebabkan berdirinya bank bank lain seperti milik Inggris. PeriodeVolksraad (Jaman Penjajahan Belanda) Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling) yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 Tahun 1916 dan berlaku pada tangal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif 11 Sikap represif Pemerintah Hindia Belanda menyebabkan organisasi pergerakan Indonesia bersikap . 12. Kata lain dari ikrar adalah . 13. Salah satu faktor kegagalan perjuangan bangsa lndonesia adalah Belanda menerapkan politik 14. Perbaiki kata-kata berikut Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe . PemerintahHindia Belanda menghapus Sistem Tanam Paksa pada tahun 1780, karena. A. Berdasarkan persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan penguasa bumiputra B. tidak mendapatkan laba apa-apa dari sistem tersebut C. harga tanaman yang dihasilkan melalui Sistem Tanam Paksa menurun D. mendapat tekanan dari golongan liberal Belanda terjadinya Nah bagimana perlawanan dan perang yang terjadi di bermacam-macam daerah dalam melawan penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Pelajari dan telaah uraian-uraian berikut. 1. Perang Tondano "Perang Tondano yang terjadi pada 1808-1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan RbzPCr. I. PILIHAN GANDA 1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. C 7. A 8. C 9. A 10. C 11. E 12. D 13. A 14. B 15. A 16. C 17. A 18. A 19. C 20. E II. ESSAI 1. Awalnya menurut Perancis, Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam beberapa pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Namun ketika menjabat sebagai gubernur jenderal, sifat tersebut hilang. Daendels menjadi pemimpin yang kejam dan otoriter. Kebijakan yang dikeluarkan sangat menyengsarakan penduduk Hindia Belanda hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Bahkan ia dijuluki si tangan besi. Daendels juga merupakan pemimpin yang korup hingga akhirnya ia diberhentikan sebagai gubernur jenderal dan digantikan oleh Jansen. Hikmah yang dapat diambil dari ketokohan Daendels adalah menjadi figur pemimpin yang baik. Ketika belum mendapatkan jabatan tinggi, sangat mudah untuk memiliki karakter baik bahkan dengan cita-cita baik. Namun ketika telah menjadi pemimpin yang besar akan sangat sulit mempertahankan karakter tersebut. Tak jarang pemimpin yang tadinya bersih terjerumus kedalam hal negatif. Maka dari itu perlulah disadari bahwa mempertahankan ideologi dan karakter yang baik sangat penting. Karena hal tersebut sangat melekat dan berat. Jadilah pemimpin yang selalu konsisten dengan kebaikan serta selalu mementingkan kemaslahatan hidup orang banyak. 2. Kebijakan dan program land rent yang dicanangkan Raffles tersebut tidak terlepas dari pandangannya mengenai tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Tanah yang paling produktif akan membayar pajak sekitar 1/2 dari hasil dan tanah yang paling tidak produktif hanya 1/4 dari hasil. Kalau dirata-rata setiap wajib pajak itu akan menyerahkan sekitar 2/5 dari hasil. Setelah itu petani bebas menggunakan sisanya. Pajak merupakan salah satu alternatif pembiayaan Negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena penentuan nasib Negara ditentukan oleh rakyat sendiri, dan menentukan rencana pembiayaan Negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas memungut dana masyarakat berupa pajak khususnya pajak pusat dilakukan oleh Departemen Keuangan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan adanya asas desentralisasi dalam Negara kesatuan Indonesia, yang menentukan bahwa daerah merupakan rumah tangga sendiri maka daerah diberikan pula wewenang untuk mengatur rumah tangganya, dan diberikan wewenang untuk memungut pajak tertentu dan pungutan lain yang disebut retribusi. Maka dengan melihat kedua sistem terebut jelaslah berbeda. Sistem land rent mengatakan bahwa tanah dimiliki oleh pemerintah sedangkan sistem pajak, tanah dapat kita miliki hanya saja dikenakan biaya sesuai dengan jenis dan luas tanah. Selain itu pelaksanaan pemerintahan Raffles sudah banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Terlebih unsur penjajah tidak bisa dihapuskan ketika itu. Sedangkan sistem pajak saat ini sudah adil dan tidak memberatkan apabila benar-benar dikelola sesuai dengan fungsinya. Hal ini dikarenakan sistem pajak akan dikembalikan kepada rakyat sedangkan sistem land rent diambil pemerintah keuntungannya. 3. Dampak Kapitulasi Tuntang adalah jatuhnya Hindia Belanda ketangan Inggris. Pemerintah Belanda menyerahkan ketangan Inggris yang menjadi pintu gerbang pelaksanaan Land Rent. Walaupun sebenarnya tidak berpengaruh banyak untuk Indonesia karena sama jatuh ketangan Penjajah. Disini posisi pribumi sama-sama dirugikan 4. Dampak Konvensi London adalah jatuhnya Hindia Belanda dari Inggris kembali ketangan Belanda. Inggris yang hanya sebentar memegang Hindia Belanda harus menyerahkan kekuasaan ketangan Belanda. Dengan begitu Hindia Belanda kembali dijajah Belanda yang merupakan pintu gerbang sistem tanam paksa dan ekonomi liberal. Dalam hal ini pribumi juga dirugikan karena sistem yang diterapkan pada dasarnya hanya menyengsarakan rakyat. 5. Tidak karena pada dasarnya Raffles tetap melekat hakikat sebagai penjajah. Dalam pelaksanaannya banyak terjadimpenyelewengan dan sumber daya rakyat sangat rendah untuk melaksanakan sistem pembayaran sewa tanah dengan uang. 6. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat. Maka dari itu kaum konservatif mendukung pelaksanaan tanam paksa karena sistem usaha swasta menyerahkan pengelolaan tanah juga kepada swasta, sedangkan pelaksanaan sitem tanam paksa ditangani secara langsung oleh pemerintah. Kaum konservatif berpendapat bahwa pelaksanaan tanam paksa yang dikelola pemerintah akan mendapat keuntungan yang lebih besar. 7. Edward Douwes Dekker adalah pria keturunan Belanda yang tidak setuju dengan pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda. Dengan nama samaran “multatuli”, ia membuat buku yang berjudul max havelaar. Buku tersebut berisi kekejaman Belanda kepada Indonesia terutama dalam pelaksanaan tanam paksa. Akhirnya pelaksanaan tanam paksa banyak ditentang yang menjadi pintu gerbang pelaksanaan politik etis. 8. Pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama manusia. Memang harus diakui beberapa manfaat adanya Tanam Paksa, misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak. Sampai saat ini tanaman tersebut masih menjadi andalan ekspor Indoonesia. 9. Sistem tanam paksa dan ekonomi liberal merupakan sistem yang diterapkan pemerintah Belanda terhadap nusantara. Tanam paksa mewajibkan rakyat menanam tanaman yang dibutuhkan Belanda. Pengelolaan tanam paksa sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Sedangkan ekonomi liberal memberikan pintu gerbang pihak swasta atau asing untuk mengelola lahan. Ekonomi liberal ini akhirnya akan memunculkan banyak perkebunan, perkembangan transportasi dan urbanisasi. Masyarakat berbondong-bondong bermigrasi kekota besar atau daerah yang memiliki perkebunan. Tapi walaupun diberikan upah, upah mereka juga sangat rendah. Pada dasarnya keduanya sama-sama merugikan rakyat. Hanya saja pengelolaan sistem tanam paksa dikelola pemerintah sedangkan ekonomi liberal dicampur pihak asing atau swasta. 10. Hikmah yang dapat diambil dari masuk dan berkembangnya agama kristen di Indonesia adalah rasa saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Walaupun islam adalah agama mayoritas di Indonesia saat ini, namun Indonesia merupakan multikultural yang menampung banyak keanekaragaman termasuk agama. Maka dari itu sebagai sesama pemeluk agama hendaknya bisa saling menghormati.

mengevaluasi penjajahan pemerintah hindia belanda